Meluhurkan Demokrasi

sumber gambar

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Menurut sebuah teori, demokrasi bertujuan menghasilkan demokrasi yang mengacu pada ciri–ciri sebagai berikut: Pertama, proses yang tak pernah selesai. Kedua, bersifat evolusioner. Ketiga, perubahan bersifat damai. Keempat, berjalan melalui cara musyawarah.

Jadi dengan demikian, secara otomatis budaya demokrasi dalam masyarakat akan terbentuk bilamana nilai–nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati, dan dijalankan sebagai sebuah keluhuran sikap dan perilaku hidup. Karena pada hakikatnya, budaya demokrasi inilah yang akan mengembangkan nilai–nilai demokrasi itu sendiri.

Memasyarakatkan Demokrasi

Untuk memasyarakatkan demokrasi, kita perlu apa yang namanya pendidikan demokrasi dalam arti sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, megamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat (Winata Putra, 2006)

Demokrasi memang tidak diwarisi, tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal (disekolah dan perguruan tinggi), non formal (pendidikan diluar sekolah dan informal (pergaulan dirumah dan masyarakat kultural untuk membangun cita–cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks.

System pemerintahan demokrasi sebanyak dicita-citakan oleh berbagai Negara. Namun upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidaklah mudah. Proses mengimplementasikan demokrasi inilah sebagai system politik dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam system pemerintahan, demokrasi banyak melahirkan system yang bermacam-macam dalam demokrasi.

Joseph V. Femia mengajukan tiga poin dasar dalam tuntutan pembangunan demokrasi yang harus dilakukan secara hati-hati. Pertama, kondisi pervesity, yakni sejauh mana demokrasi yang diperjuangkan mampu menumbuhkan benih kesejahteraan. Jangan-jangan yang terjadi justru kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, kondisi futility, sejauhmana demokrasi itu memiliki relevansi dengan pembangunan material sosial. Yakni, menciptakan kesadaran kritis yang memelopori penciptaaan identitas dasar politik warga negara. Ketiga, faktor jeopardy, yakni bahaya yang tercipta ketika demokrasi diterapkan; memicu gangguan bagi stabilitas spiritual dan moralitas publik.

Jika ketiga hal di atas ada dalam praktik demokrasi di sebuah negara, maka hanya ada dua yang berlaku. Yakni, negara itu dalam bahaya demokrasi dan atau sebaliknya demokrasi di negara itulah yang dalam bahaya.

Mewujudkan Demokrasi

Delapan belas tahun berjalan setelah Reformasi, yang terjadi sampai hari ini adalah semakin tidak kooperatifnya demokrasi kita akibat dari kecenderungan birokrat yang tidak bisa menyingkronkan antara wilayah publik dan arena politik. Artinya, mekanisme komunikasi politik, logika sehat, dan norma keabsahan tak lagi banyak dipedulikan para pengambil kebijakan. Maka, proses politik hanya merupakan cerminan dari arena politik para bandit penggerus keuntungan dari negara.

Oleh karena itu, kita patut mengoreksi dan mengawal proses demokrasi agar tidak tertelikung oleh kepentingan politik pragmatis. Meminjam istilah Fadjroel Rachman, tahap pertama revolusi demokrasi adalah saat tumbangnya kekuatan Orde Baru oleh kekuatan progresif mahasiswa. Tahap revolusi kedua merupakan penentu konsolidasi politik kekuasaan ke dalam agenda praksis pemerintahan.

Dan sekarang, kita sudah berada pada revolusi tahap ketiga, yakni pada pelaksanaan demokrasi yang sehat. Ya meskipun dengan berat hati, kita harus mengamini bahwa sampai hari ini, meminjam istilah Meuthia Ganie-Rochman dalam opininya di Kompas 6 Juli 2013, “Demokrasi Kita Masih Penuh Lubang Hitam”. Yang mana, borok yang ada dalam demokrasi kita hari ini haruslah disikapi secara serius untuk segera dibenahi, dalam upaya mewujudkan demokrasi sebagai kesatuan utuh dalam kehidupan masyarakat bernegara.

Salah satu bentuk dari keseriusan untuk membenahi demokrasi terutama adalah dalam konteks institusionalisasi kepemimpinan nasional. Pertama, perlu disiapkannya strategi politik akomodatif terhadap munculnya alternatif kepemimpinan dalam setiap momentum pemilu ataupun pemilukada untuk mengganti wajah-wajah politisi lama yang terbebani dengan sejarah silam.

Sebab kita tidak ingin keluhuran pemilu nasional dan pemilukada akan terus gagal menunjukkan kualitasnya karena pemain-pemain politiknya hasil political laundering dari sisa-sisa elit lama. Yang mana mereka adalah hasil reinkarnasi karena diuntungkan efek modernisasi strategi pencitraan dan penguasaan media komunikasi politik secara masif. Kedua, partai politik harus konsisten menghadirkan sistem internal partai yang akomodatif terhadap kepemimpinan muda (main political leadhership) untuk menjamin berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional, regional, dan local secara teratur.

Kita memang sudah berada di panggung demokrasi terbuka dalam kurun 18 tahun berjalan. Namun, kita dituntut pula untuk terus menerus melakukan resolusi dan pembenahan yang serius terkait karakter ideologi demokrasi. Tersebab, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, bahwa demokrasi adalah proses yang tak pernah selesai, bersifat evolusioner, perubahan bersifat damai, serta berjalan melalui cara musyawarah.

Maka dari itu, mengelola sirkulasi kepemimpinan yang prospektif dan sesuai dengan kebutuhan demokrasi adalah sebuah keharusan dan kewajiban yang tidak boleh mandeg pada satu titik, apalagi berhenti pada sebuah rimba kepentingan sempit.

 

Oleh: H.B. Mohammad*
Aktivis Demokrasi INDOP Institute Madura