Disney dan Pramuka Berkolaborasi Dalam Program ‘Time Please’

JAKARTA – Dilatarbelakangi kesadaran untuk mengembangkan kepedulian sosial di kalangan pemuda-pemudi Indonesia, Gerakan Pramuka dan The Walt Disney Company Southeast Asia berkolaborasi dalam melaksanakan program kerelawanan sosial yang dinamakan ‘Time Please!’.

Keduabelah pihak meresmikan program ini disaksikan oleh perwakilan Pramuka dari seluruh sekolah di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016. Pada tahun pertama, program ini akan dilaksanakan di 5 kota yaitu Jakarta, Kabupaten Bandung, Medan, Semarang, dan Surabaya.

Gerakan Pramuka dan Disney bekerja sama untuk mengadakan program ‘Time Please!’yang bertujuan untuk mendorong para siswa-siswi anggota Siaga dan Penggalang berpartisipasi dalam program ini bersama keluarga mereka. Para siswa dan keluarga dapat mencatat jumlah kontribusi waktu yang mereka berikan dalam kegiatan sukarela. Jumlah kontribusi waktu yang paling tinggi dan kegiatan sukarela yang memberikan dampak positif paling besar terhadap masyarakat yang dilakukan oleh setiap siswa dan keluarga mendapatkan penghargaan pada tingkat nasional.

Program ‘Time Please!’ dilakukan sejalan dengan nilai-nilai Gerakan Pramuka yakni Tri Satya dan Dasa Darma, dan ditargetkan untuk menjangkau sekitar 20 juta Pramuka dari 5 kota pada tahun pertama, dan bertujuan untuk menjangkau semua anak-anak sekolah dari seluruh Indonesia pada tahun 2018. Program kerelawan sosial ‘Time Please!’akan berlangsung selama tiga bulan dari tanggal 14 Agustus 2016 di Jambore Nasional Gerakan Pramuka hingga 10 November 2016.

Dalam jangka waktu tersebut, para anggota pramuka yang berpartisipasi bersama keluarganya diajak untuk bersama-sama meluangkan waktu untuk melakukan proyek-proyek atau kegiatan sukarela sebanyak-banyaknya yang relevan dengan komunitas mereka. Beberapa kegiatan sukarela ini dapat mencakup lingkungan hidup, pendidikan, kebersihan dan kesehatan, atau bidang-bidang lainnya yang dapat mendukung perkembangan komunitas.

Kak Adhyaksa Dault, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengatakan, “Keluarga

adalah inti dari kehidupan bermasyarakat dimana Pramuka sepenuhnya meyakini nilai tersebut. Sejalan dengan Dasa Darma, kami mendorong pemuda-pemudi untuk dapat menginspirasi keluarga dan lingkungannya untuk melakukan hal yang baik. Tidak hanya itu, tetapi juga untuk memiliki dan menunjukkan kepedulian sosial yang lebih tinggi dengan memberikan waktu mereka untuk melayani masyarakat, memberikan dampak kepada orang lain dan secara signifikan berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik."

Seshasaye Kanthamraju, Executive Director of Corporate Communications and Citizenship, The Walt Disney Company Southeast Asia mengatakan, “ ‘Time Please!’ memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan sukarela yang dikemas sedemikian rupa untuk membuat para siswa-siswi tertarik untuk melakukan kegiatan amal sosial yang menyenangkan. Program ini merupakan perpanjangan dari program sukarela Disney, dimana kami mengajak keluarga masing-masing untuk menyumbangkan waktu dalam kegiatan yang memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar melakukan kegiatan sederhana, seperti memperbaiki dinding-dinding rumah sakit, atau mendukung organisasi yang bergerak di konservasi Badak dan Harimau Sumatera di Indonesia.”

"Sumpah Pramuka memiliki nilai-nilai keluarga yang sama dengan cerita-cerita Disney – peduli, berbagi, membantu orang lain, dan memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar. Kami sangat senang untuk bekerjasama dengan Disney dalam pelaksanaan program ‘Time Please!’, di  mana bersama-sama menyalurkan hal-hal baik untuk mengubah dunia, dengan cara yang menyenangkan, dan bersama dengan seluruh keluarga. Siapa yang tidak akan jatuh cinta dengan gagasan seperti itu?,” tambah Kak Adhyaksa, yang saat ini memimpin kepanitiaan dan menjalin kemitraan, termasuk dengan Disney dalam menyelenggarakan Jambore Nasional ke-10 di Jakarta, pada bulan Agustus mendatang.

 Disney juga telah mengekspresikan ketertarikannya untuk menanamkan nilai-nilai keluarga dan kegiatan sukarela dalam jambore nasional yang akan datang, yang akan dihadiri oleh sekitar 25.000 pemuda-pemudi. Kompetisi pada level kota dan nasional ini akan memberikan penghargaan bagi para Pramuka beserta keluarga mereka dari setiap sekolah dengan kontribusi waktu terbanyak, dan proyek kegiatan yang paling berpengaruh dan kreatif dari masing-masing kota-kota yang terlibat. Pemenang pada level kota akan diumumkan di akhir tahun dan pemenang pada level nasional akan diumumkan di awal tahun 2017.

Read More

Di Sigi, Mendes Marwan Gelorakan Semangat Kemandirian Desa.

Membuka pameran potensi desa, di Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (21/5). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan semangat kepada ratusan kepala desa yang hadir untuk mengembangkan potensi desa dan menjadi Desa Mandiri.



"Bahwa potensi desa adalah sebuah harapan untuk kemandirian desa kita, hari ini adalah hari bersejarah bagi desa Pardende, karena desa Pardende menjadi tuan rumah pameran potensi desa yang pertama kali diselenggarakan di tahun 2016," ujar Menteri Marwan dalam sambutannya.



Menteri Marwan menambahkan, pameran potensi desa ini secara terus menerus akan kita lakukan dari waktu ke waktu. "Pada tahun 2015 kemarin kita sudah selenggarakan pameran potensi desa di beberapa daerah. Sekarang, kita mulai pameran potensi desa dari Sulawesi Tengah dan Kabupateb Sigi sebagai tuan rumah," tandasnya.



Menteri Marwan menegaskan, Pameran Potensi Desa Se-Provinsi Sulawesi Tengah ini, harus bisa  mendorong percepatan pembangunan desa, pencapaian kemandirian, pendapatan desa dan daya saing desa.



"Saya berharap pameran ini dapat memberi manfaat dalam membantu pemerintah daerah dan desa dalam menggali potensi lokal dan mempromosikan produk lokal yang mempunyai daya saing," tandasnya.



Selain itu, Pameran potensi desa juga bisa menjadi sarana bertukar informasi bagi desa dan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.



"Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan antara masyarakat, produsen, pengusaha Kecil, menengah, besar, dan pemerintah," tutupnya.



Selain itu, Pameran Potensi Desa Se-Sulawesi Tengah, imbuh Menteri Marwan bisa menumbuhkan inovasi dalam pengembangan potensi desa dan usaha ekonomi masyarakat desa.



"Penguatan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan teknologi tepat guna juga penting dalam pengembangan potensi desa," tutupnya.



Sebagai informasi, jumlah desa se Sulawesi Tengah berjumlah 1300 desa, desa di Kabupaten Sigi 176 desa, pada tahun 2015, Kabupaten Sigi memperoleh Dana Desa kurang lebih 214 Milyar. Hingga saat ini, Kabupaten Sigi kuranf lebih telah berhasil membentuk 60 BUMDes untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat lokal.

Read More

Harkitnas Momentum Perkuat Kedaulatan Desa

Jakarta – Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) merupakan meomentum penting bagi bangsa Indonesia untuk membangkitkan semangat pembangunan nasional, termasuk bagi Kementerisan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian yang baru terbentuk pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut berharapa Harkitnas 2016 ini menjadi momentum untuk meningkat semangat pembangunan nasional melalui program pembangunan di desa-desa. 

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT, Ahmad Erani Yustika, mengatakan, Harkitnas tahun ini diharapkan mampu mendongkrak gairah para masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayah masing-masing.

“Kita ingin dengan Harkitnas ini menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat masyarakat desa dalam membangun desa masing-masing melalui program yang dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendesa,” ungkap Erani, saat membuka Refleksi Kebangkitan Nasional, di kantor Kemendesa PDTT, Jakarta, Jum’at (20/5/2016), malam.

Melalui Harkitnas, lanjut Erani, pihaknya juga berharap keberadaan Undang- Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tolak ukur penting dalam mewujudkan desa yang berdaulat. “Kedaulatan desa menjadi penting dalam pelaksanaan UU Desa, dimana aparatur desa dan masyarakatnya dapat duduk bersama untuk menyusun program pembangunan desanya dengan memanfaatkan Dana Desa yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah,” terangnya.

Sejalan dengan semangat menyerahkan proses pembangunan kepada masayarakat desa setempat tersebut, harapan pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan terwujud. “Dengan keterlbatan masyarakat dalam berbagai forum desa, diharapkan akan terjadi peningkatan SDM di desa terebut. Sehingga, pembangunan nasional tidak hanya akan terjadi pada pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, dan lainnya, tetapi juga akan terjadi pembangunan kualitas SDM di desa-desa,” ujar Erani.

Pada kesempatan itu, Erani juga membeberkan sejumlah Kendal yang memnghambat prose pembangunan desa yang selama ini terjadi, salah satunya yakni masih minimnya masyarakat desa yang menguasai Sumber Daya Alam (SDA) di desa setempat.

“Saya pikir ini menjadi tugas kita bersama agar ke depan tidak ada lagi SDA di desa tertentu yang dikuasai oleh orang luar (desa) itu. Karena itu, kita bekerjasama dengan kementerian atau lembaga pemerintah terakti dan organaisasi masyarakat sipil untuk memastikan proses penguasaan kembali ke desa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU, Rumadi, mengatakan, Harkitnas harus menjadi momentum kebangkitan masyarakat desa dalam membanguan kembali semangat kebhinekaan, tenggang rasa dan toleransi yang dalam waktu yang relatif panjang menjad salah satu identitas kuat masyarakat di pedesaan. 

“Karena, saat ini kita sedang mengalami defisit sosial, dahulu kita kaya bhineka tunggal ika, multi agama, yang selalu menjadi alat dilomasi ke luar negeri. Namun sekarang mulai terkikisnya kohesi sosial, sikap tengangg rasa dan toleransi,” katanya.

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjdai program pemerintahan saat ini sudah sepatutnya membangun kembali cara berpikir masyarakat desa yang terbuka, toleran, sikap gotong royong yang menjadi identitas masyarakat desa.

“Sekarang mulai terkikisnya kohesi sosial, sikap tengangg rasa dan toleransi, banyak orang yang menyikapi perbedaan dengan emosi. Persoalan ini tidak muncul dari desa, namun arus mengeklusi tersebut bukan tidak mungkin menjadi tren baru di desa-desa. Karenanya, program pembangunan desa seharusnya mampu menginklusi masyarakat terutama orang-orang yang tidak diterima oleh masyarakat,” ujar Rumadi.

Read More

Kemendes Ajak PWT Jadi Mitra Transmigrasi

Peringatan 30 Tahun PWT 01

Ketua Persatuan Wredatama Transmigrasi Joko Sidik Pramono, mantan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Siswono Yudo Husodo, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi, dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier (kiri ke kanan) menghadiri peringatan 30 Tahun Persatuan Wredatama Transmigrasi (PWT) di Balai Makarti Mukti Tama, Jakarta, Selasa (17/5/2016). Pada acara ini juga digelar diskusi untuk menegaskan peran transmigrasi sebagai instrumen membangun Indonesia dari pinggiran.

Foto: Wahyu Wening

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajak Persatuan Wredatama Transmigrasi (PWT) untuk menjadi mitra transmigrasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi saat menghadiri Hut PWT ke-30 di Jakarta, Selasa (17/5).

Sanusi mengatakan, Kemendes PDTT sebagai pewaris urusan transmigrasi meyakini bahwa pensiunan pegawai transmigrasi memiliki kearifan dan pengalaman tinggi, yang akan sangat bermanfaat bagi perjalanan program transmigrasi saat ini. Untuk itu, ia sangat membuka lebar kepada PWT untuk memberikan masukan dan berbagi pengalaman terkait transmigrasi.

“Tentunya pengalaman tersebut akan dikumpulkan dan disesuaikan dengan konteks saat ini. Apabila ada beberapa hal yang ingin disumbangkan, kami akan sangat terbuka,” ujarnya.

HUT PWT ke-30 dihadiri sejumlah tokoh sepuh, seperti Mantan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Siswono Yudo Husodo, Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, serta sejumlah tokoh lainnya.

Anwar Sanusi mengatakan, transmigrasi adalah program penting yang harus tetap berjalan dan dikembangkan. Menurutnya, transmigrasi adalah pelopor dari berbagai program lain seperti ketenagakerjaan, pembangunan dan pengembangan desa serta pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal.

“Itulah mengapa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Transmigrasi diletakkan di paling akhir. Karena desa dan daerah tertinggal mengikuti transmigrasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Joko Sigit Purnomo, Ketua PWT mengatakan, selain untuk memfasilitasi keterikatan antar pensiunan pegawai transmigrasi, tujuan berdirinya PWT juga untuk menjalin komunikasi dengan petugas transmigrasi yang masih dalam kategori aktif. Harapannya, komunikasi tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan program transmigrasi.

“Ada hal pokok yang wajib dimiliki oleh PWT, Pertama, pensiunan harus rukun dan saling tolong menolong. Kedua, harus menjalin hubungan dengan teman-teman yang masih aktif,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar mengatakan, pelaksanaan program transmigrasi saat ini difokuskan pada wilayah perbatasan. Selain dapat mengangkat keterisolasian daerah terpencil, hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Daerah perbatasan memiliki potensi alam yang tinggi, tinggal bagaimana kita mengolah dan mengembangkannya. Maka, transmigrasi di perbatasan tidak sepatutnya dianggap sebagai tantangan yang sulit, karena ini sebenarnya adalah peluang besar,” ujarnya.

Menteri Marwan mengatakan, program transmigrasi telah berhasil mengangkat keterisoliran daerah-daerah terpencil. Program transmigrasi menurutnya, telah berhasil  membentuk 104 Ibukota Kabupaten pemekaran, dan membentu 3.003 desa baru.

“Bahkan transmigrasi juga telah mendukung terbentuknya 2 ibukota provinsi baru, yakni Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat dan Bulungan (Tanjung Selor) di Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.

Read More

Hadapi Ancaman MEA, Kemendes Fokuskan Anggaran di Daerah Perbatasan

Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT Suprayoga Hadi (tengah), Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena (kiri) dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen FE UPI YAI Hamdy Hady menjadi pembicara seminar nasional di Kampus UPI YAI, Jakarta, Rabu (18/5/2016). Seminar ini membahas solusi pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.

Foto: Wahyu Wening

JAKARTA - Menghadapi ancaman era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memfokuskan anggaran untuk mengembangkan daerah perbatasan dan pulau terluar.

Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) Kemendes PDTT, Suprayoga Hadi mengatakan, upaya tersebut akan terus dilakukan, agar target pemerintah untuk mengentaskan 80 dari 122 daerah tertinggal dapat segera terealisasi.

"Tahun 2015, PDTU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 Triliun. Rp1,2 Triliun kita gunakan untuk wilayah perbatasan dan pulau terluar. Ini masih kita anggap sebagai prioritas, dan akan terus dilanjutkan hingga target mengentaskan 80 daerah tertinggal di akhir Tahun 2019 tercapai," kata Yoga, saat menyampaikan keynote speech dalam seminar Nasional Meretas Ketertinggalan Daerah Kepulauan di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Rabu (18/5).

Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam MEA, menjadikan daerah perbatasan sebagai wilayah sentral yang harus dijaga dengan ketat. Maka, pengembagan daerah tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan, namun juga mengedepankan aspek pertumbuhan.

"Kita sering menemukan bahwa daerah perbatasan dianggap tidak memiliki potensi. Padahal kita menghadapi MEA, di mana yang paling terpapar adalah perbatasan dan pulau terluar. Nanti bisa dicaplok oleh yang lain," ujarnya.

Menurutnya, aspek pembangunan khususnya bagi daerah kepulauan kecil masih sangat memprihatinkan. Dari sisi sarana pendidikan misalnya, rata-rata jarak yang harus ditempuh siswa menuju Sekolah Dasar (SD) mencapai 6,80 Kilometer, dan 12,14 Kilometer untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Sementara berdasarkan Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Nasional (SPM), standar jarak.tempuh untuk SD 3 Kilometer, dan 6 Kilometer untuk SMP. Ini sangat jauh ketimpangannya," ungkapnya.

Tidak hanya itu, persentase daerah beraspal di daerah tertinggal kepulauan sebesar 12,28 persen. Begitu juga dengan elektrifikasi dan ketersediaan sarana informasi, yang masih jauh dari rasio elektrifikasi nasional.

"Rasio elektrifikasi di daerah terpencil kepulauan hanya sebesar 70,21 persen, jauh dari rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 96,08 persen. Juga masih terdapat 60,85 persen yang tidak terjangkau sinyal seluler," katanya.

Untuk mendorong pengentasan pulau terkecil dan terluar tersebut menurutnya, dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi, terutama dalam mengembangkan aspek sumber daya manusia di daerah perbatasan. Di mana, Indonesia memiliki 41 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah perbatasan, dan 28 kabupaten yang berada di pulau kecil terluar.

"Pengembangan ekonomi lokal akan optimal jika Sumber daya manusianya bagus, kemudian bagaimana agar bisa menggunakan teknologi tepat guna dengan baik. Di sinilah peran akademisi untuk dapat berpartisipasi aktif," ujarnya.

Read More

Dana Desa Bangkitkan Roda Ekonomi Desa Tondei

“Tunggu babi nae kalapa baru oto maso di Tondei”. Ungkapan tersebut selalu muncul di lingkungan warga Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Rasa pesimis dan kecewa selalu muncul yang mengandung arti tentang mustahilnya Desa Tondei dikunjungi kendaraan bermotor. Kondisi jalan sangat tidak memadai. Begitu buruk. 

Problem transportasi serta jalanan yang rusak dan sempit menjadi kendala akses masuk dan keluar daerah ini. Padahal desa yang terletak di daerah perbukitan ini memiliki tanah yang subur dengan aneka hasil bumi yang bermacam-macam, diantaranya adalah pisang goroho, kelapa, gula aren, gula merah, tuak, durian, dan langsat. Tidak adanya akses jalan membuat produk pangan yang dihasilkan dari perkebunan atau hutan rakyat tak bisa dipasarkan secara maksimal. 

Kondisi tersebut berubah sejak tahun 2015 lalu. Pengaspalan jalan dilakukan. Akses ke desa Tondei perlahan mulai terbuka. 

“Hasil bumi semakin mudah diangkut ke sentra-sentra pemasaran terdekat. Dengan pembangunan infrastruktur jalan tersebut roda ekonomi di desa perlahan menggeliat dan diharapkan terus  berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fritz Wotulo, salah seorang penduduk di Desa Tondei.

Hukum Tua Desa Tondei Satu, Nita D. F. Lumapow, mengatakan, proyek perintisan dan pengerasan jalan bersumber dari Dana Desa (DD). Dari total jumlah DD Tahun 2015 sebanyak Rp. 252.575.000, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Selain diproyeksikan untuk perintisan jalan desa sepanjang 850 meter dan  pengerasan jalan sepanjang 225 meter, dana tersebut juga disalurkan untuk pembangunan talud sepanjang 141 meter.

“Puji Tuhan, respons  masyarakat terhadap pembangunan infrastuktur sangat positif. Dukungan mereka ditunjukkan dengan gotong royong pada berbagai kegiatan pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa, termasuk pengerasan jalan desa beberapa waktu lalu,” ujar Hukum Tua Nita.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Desa di lapangan melihat langsung manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Seorang penjual sayuran dengan sepeda motornya melenggang santai menjajakan barang dagangan ke masyarakat. Seorang ibu rumah tangga yang membeli sayur-sayuran pun mengaku sangat diuntungkan dengan adanya rintisan jalan desa yang semakin memudahkan akses untuk berbagai keperluan sehari-hari.

 “Kita ingin menegaskan bahwa negara hadir di Desa Tondei Satu ini. Kontribusi negara nampaknya tidak sia-sia,” ujar Ketua Satgas Desa, Kacung Marijan. Kacung menambahkan, DD harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk membangun infrastruktur yang paling dibutuhkan di desa.

Hukum Tua Nita mengatakan, DD telah menyentuh langsung masyarakat desa dan mendorong kemajuan desa. Dana Desa tahun 2016 di wilayahnya pun diproyeksikan untuk paving blok sejumlah jalan desa dan penerangan tenaga surya.

Read More

Menteri Marwan Ajak Warga NU Ikut Awasi Dana Desa

Kendal - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar Mengatakan, pesantren adalah bagian integral dari Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan, mendirikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Maka, penetapan Hari Santri Nasional adalahpengakuan sekaligus penghargaan terhadap eksistensi, loyalitas, konsistensi, perjuangan dan pengabdian kalangan Pesantren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selama ini,” ujarnya saat menghadiri Haflah Akhirussanah Pondok Pesantren AlFadllu Wal Fadlilah Kendal, Kamis (19/5), malam.

Sebagai Menteri yang memiliki kaitan erat dengan pesantren, Menteri Marwan juga mengucapkan terimakasih kepada Presiden RI, Joko Widodo yang telah menetapkan hari santri nasional. 

“Sebagai rasa syukur dan penghargaan kita, marilah hal itu kita wujudkan dalam bentuk dukungan dan sokongan kita terhadap Pemerintahan Jokowi-JK dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk mewujudkan kedamaian, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Terkait hal tersebut Menteri Marwan mengatakan, salah satu dimensi pembangunan nasional yang harus disukseskan saat ini ada pada pembangunan desa-desa. Ia mengajak warga Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren, untuk turut membantu mewujudkan nawacita ke tiga Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

“Bagi kita warga NU dan pondok pesantren, Pembangunan Desa memiliki makna yang cukup istimewa karena Desa adalah tempat tinggal bagi sebagian besar warga NU dan pondok pesantren, ber-ma’isyah sebagai petani, nelayan, pedagang sambil menjadi kyai, muballigh atau guru ngaji di masjid atau musholla kampung,” ujarnya.

Menurutnya, dengan partisipasi aktif  dalam membangun desa, maka peluang warga NU  dan pondok pesantren untuk meraih kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan akan dapat terwujud dengan baik.

“Komitmen Presiden Jokowi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa, yang diwujudkan melalui Dana Desa yang terus dinaikkan jumlahnya setiap tahun. Jika pada tahun 2015 lalu Dana Desa berjumlah Rp 20,7 trilIun maka tahun 2016 ini Dana Desa naik duakali lipat lebih menjadi Rp 46,98 tiliun. Ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah, maka tahun ini rata-rata setiap desa akan mengelola dana tidak kurang dari Rp 1 Milyar,” ujarnya.

Menteri Marwan mengatakan, Dengan jumlah Dana Desa yang semakin besar tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama desa.

“Kita harapkan makin banyak jalan desa, embung, irigasi, jalan usaha tani, atau usaha masyarakat desa yang bisa dibiayai dari dana desa, sehingga Desa akan lebih cepat  maju dan masyarakat makin banyak yang sejahtera,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Menteri Marwan mengajak warga NU dan Pondok Pesantren untuk turut mengawasi dana desa di desanya masing-masing. Jika terindikasi terdapat penyimpangan, agar dapat dicatat dan segera dilaporkan kepada pihak yang terkait.

“Semua harus mengetahui berapa besar Dana Desa yang dikelola Desa nya, untuk apa saja penggunaannya, bagaimana pelaksanaannya, danbagaimana laporannya. Jika warga NU dan pondok pesantren bersama seluruh elemen masyarakat desa lainnya bisa berperan aktif seperti ini, maka saya haqqul yaqin Dana Desa dalam waktu singkat akansangat terasa manfaatnya,” ujarnya.

Read More